Pemerintah Dinilai Rendahkan MUI

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
M. Abdurrahman

M. Abdurrahman

persisalamin – Pemerintah melalui Menko Polhukkam, menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Agama dan Kapolri. Rapat membahas perkembangan pasca keluarnya fatwa MUI soal penggunaan atribut keagamaan non muslim. Wiranto menilai, fatwa MUI menimbulkan keresahan dan dapat memecah belah. Bahkan dia menuding fatwa tersebut merusak toleransi. Tak hanya itu, dia juga meminta MUI untuk berkoordinasi dulu dengan pihaknya sebelum mengeluarkan fatwa.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Abdurrahman mengatakan, pernyataan pemerintah sangat keliru dan menyesatkan. Fatwa yang dikeluarkan MUI, kata dia, selain merujuk pada Al-Qur’an dan hadis, fatwa juga merujuk pada UUD ’45.

“Itu keliru. MUI bertugas menjaga akidah umat, dan ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar ’45,” ujar Abdurrahman.

Dia menjelaskan, mengeluarkan fatwa MUI adalah wewenang penuh MUI. Sehingga, kata dia, MUI tidak harus berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah.

“Mereka merasa lebih tahu daripada MUI, merasa lebih paham,” katanya.

Dia menjelaskan, MUI tidak sembarang dalam mengeluarkan fatwa. Banyak faktor yang menjadi alasan dan pertimbangan, termasuk tuntutan umat Islam.

“Umat butuh fatwa MUI termasuk dalam masalah natal. Kita berkewajiban untuk memberikan jawaban,” ungkap dia.

Dia menyayangkan pemerintah yang menurutnya bertindak bukan pada kapasitasnya. Bahkan, kata dia, meminta MUI berkoordinasi dengan pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa, telah merendahkan MUI.

“Sudah merendahkan ini. MUI dianggap tidak paham tentang fatwa, tidak paham agama,” sesalnya.

Print Friendly
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply