Adili Densus 88, Lalu Bubarkan!

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Densus 88

Densus 88

persisalamin – Meski secara resmi belum diumumkan, namun hasil autopsi atas jenazah Siyono semakin memperjelas kematian Siyono karena dibunuh Densus 88. Tim Dokter Muhammadiyah yang juga melibatkan ahli forensik Polri menyebut, sejumlah tulang jenazah patah diduga akibat benturan benda tumpul.  Temuan itu sekaligus menjadi bantahan atas pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Anton Charliyan, yang menyebut kematian Siyono akibat kelelahan dan pada beberapa pernyataan selanjutnya berubah-ubah.

Hasil autopsi dan pernyataan Polri yang plin plan itu, menjadi alasan kuat untuk segera menyeret Densus 88 ke meja hijau. Bagaimanapun, keadilan harus tetap ditegakkan, meski pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum tidak boleh bersifat pisau dapur, yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Dari kacamata hukum, tindakan Densus 88 melanggar pasal berlapis. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, secara jelas menyebut setiap orang memiliki hak untuk hidup. Hal itu seperti terdapat dalam bab III pasal 9 ayat ke-1. Senada dengan itu, UUD 1945 pasal 28A menyebut, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Tindakan Densus 88 yang arogan dan brutal telah menyebabkan hilangnya hak hidup seseorang. Bahkan dalam catatan Komnas HAM, sedikitnya 121 jiwa melayang di tangan Densus 88 dengan kasus yang sama. Fakta ini menjadi alat bukti bahwa Densus 88 telah melakukan tindakan pidana; menghilangkan nyawa orang yang secara sah dilindungi undang-undang. Publik tahu, Siyono dan beberapa terduga teroris meregang nyawa di tangan Densus 88 sebelum menjalani proses hukum sehingga tuduhan bahwa mereka teroris sama sekali tidak berdasar dan tidak terbukti. Maka, tidak ada alasan lagi untuk menunda proses hukum terhadap Densus 88 agar segera diadili.

Adapun ketentuan pidana bagi tindakan menghilangkan nyawa,  telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum dan Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP menyebut, barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara pasal 340 menyebut, barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu,  paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan yang dilakukan Densus 88 belum dapat dipastikan apakah termasuk pembunuhan biasa atau terencana. Hal itu akan terungkap melalui pengadilan. Jika pembunuhan biasa, maka pidana penjara 15 tahun harus didakwakan terhadap mereka. Jika terbukti terencana, maka pidana mati lebih pantas mereka terima. Terlebih, nyawa yang mereka hilangkan mencapai ratusan. Ini bukan pelanggaran sederhana, sehingga harus dihukum secara serius.

Tak cukup sampai di itu. Densus 88 sebagai lembaga yang kehadirannya malah menimbulkan terorisme, harus dievaluasi secara total. Terlebih semakin mengemukanya dugaan bahwa Densus 88 hanya proyek Amerika dan Australia untuk memberangus gerakan Islam di Indonesia, menjadi alasan agar Densus 88 dibubarkan. Indonesia miliki hukum sendiri, Indonesia miliki kedaulatan, Indonesia miliki pemerintahan sendiri. Sehingga, termasuk merendahkan diri jika Indonesia menyerahkan penanggulangan terorisme kepada asing. Tak elok, jika aparat negara dijadikan kacung asing. Maka, adili dan bubarkan Densus 88!

Print Friendly
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply